Diskusi Menakar Dimensi Hukum Kepemiluan Kedua Edwar: Pengawasan Melekat Terhadap Verikasi Faktual Partai Politik

BANGKINANG –Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu-Red) Kabupaten Kampar, Edwar memberikan usulan kepada peserta diskusi untuk selalu melakukan pengawasan melekat terhadap verifikasi faktual partai politik dan juga ada baiknya dalam diskusi Menakar Dimensi Hukum Kepemiluan Dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini agar menjadi rekomendasi bagi kita dalam melakukan tugas tugas pengawasan untuk Pemilu tahun 2024, pada kegiatan diskusi seri ke dua yang difasilitasi Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Riau, Rabu (16/3/2022) melalui zoom meeting.

Dalam diskusi ini Edwar menyarankan untuk merekomendasikan hasil diskusi untuk Peraturan berkaitan dengan Pemilu, “hasil dari diskusi kita ini bisa kita rekomendasikan kepada pihak terkait” saran Edwar kepada peserta lainnya.

Edwar juga menyampaikan tentang pengalaman pada Pemilu tahun 2019 pada tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik bisa menjadi acuan bagi Bawaslu agar hasil nya lebih memenuhi harapan dan sesuai dengan aturan yang ada.

Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan serial diskusi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan tema “Menakar Dimensi Hukum Kepemiluan Dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024” yang kedua membahas tentang Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Riau, Amiruddin Sijaya dan dihadiri oleh Kabag Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Riau, Donna Donora serta seluruh Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi. Diskusi edisi kedua ini diisi oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagai pemantik.

Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Kabupaten Rokan Hulu, Fanny Ariandi sebagai pemantik pertama memaparkan tentang tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik, perencanaan pengawasan serta dinamika permasalahan yang akan dihadapi pada tahapan ini.

Fanny juga menyampaikan permasalahan pada Pemilu yang lalu serta kendala geografis suatu daerah dan titik rawan pengawasan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik ini.

Selanjutnya Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Kabupaten Rokan Hilir, Fakhlurrozi menyampaikan tentang isu strategis dalam rancangan PKPU tentang Pedaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu DPR dan DPRD.

Fakhlurrozi membicarakan tentang sandingan kebijakan regulasi Pemilu tahun 2019 dan rancangan Pemilu tahun 2024, dan kegiatan ini dilanjutkan dengan tanya jawab.

Penulis : Zulfadli
Dokumentasi : Humas Bawaslu Kampar