Bawaslu Kampar Ikuti Sesi 2 Bawaslu Membelajarkan Volume 2, Perdalam Tata Kelola Penghitungan dan Rekapitulasi Suara
|
BANGKINANG KOTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi jajaran pengawas pemilu melalui kegiatan Pengembangan dan Penguatan Substansi Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Sesi 2 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (18/11/2026), siang hingga sore.
Pada sesi kedua ini, kegiatan dipandu oleh Umi Khumairoh dari Bawaslu Republik Indonesia yang bertindak sebagai pembawa acara sekaligus moderator.
Pengantar diskusi disampaikan oleh Anggota Bawaslu Republik Indonesia Dr Herwyn J H Malonda. Dalam arahannya, Herwyn menyoroti pentingnya pembahasan pengembangan dan penguatan substansi pada tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi suara, hingga tahapan lanjutan sebagai bagian dari puncak seluruh rangkaian penyelenggaraan pemilu.
Menurutnya, tahapan tersebut merupakan bagian yang sangat menentukan dalam memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Oleh karena itu, jajaran pengawas pemilu harus memiliki pemahaman yang komprehensif, ketelitian, serta kesiapan dalam melakukan pengawasan terhadap setiap proses dan tahapan," tegasnya.
Sementara itu, dalam kegiatan tersebut Bawaslu Republik Indonesia melalui Puslitbangdiklat menghadirkan Narasumber yaitu I Gusti Putu Artha. Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia periode 2007–2012, ini selaku Narasumber menyampaikan dan memaparkan materi tentang "Problematika Tata Kelola Penghitungan dan Rekapitulasi Suara : Integritas Hasil, Akuntabilitas Penetapan, dan Kepastian Hukum Pemilu."
Materi ini menitikberatkan pada pentingnya tata kelola pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara yang transparan, akuntabel, serta berintegritas. Proses penghitungan dan rekapitulasi suara bukan sekadar tahapan administratif, melainkan bagian penting yang menentukan legitimasi hasil pemilu.
"Pengawasan pada tahapan tersebut membutuhkan kecermatan dan ketelitian dari seluruh jajaran Bawaslu. Setiap proses harus dipastikan berjalan sesuai prosedur, data hasil penghitungan harus dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap potensi permasalahan harus ditangani berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," sebutnya.
Menurutnya, dengan demikian, integritas hasil pemilu, akuntabilitas dalam penetapan hasil, serta kepastian hukum merupakan tiga aspek penting yang harus berjalan beriringan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkualitas.
Sedangkan usai kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu kabupaten Kampar Syawir Abdullah melalui Anggota Mustaqim Akbar menegaskan bahwa pengawasan penghitungan dan rekapitulasi suara harus mengedepankan ketelitian dan kepastian hukum.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) Bawaslu kabupaten Kampar, Mustaqim Akbar dan Kordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat H Mhd Amin mengikuti kegiatan tersebut bersama staf Sekretariat hingga selesai.
Taqim menyampaikan bahwa materi yang disampaikan narasumber sangat penting sebagai bekal bagi jajaran pengawas pemilu dalam menghadapi tahapan krusial penyelenggaraan pemilu.
Menurut Mustaqim, tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara merupakan tahapan yang membutuhkan pengawasan secara cermat, profesional, dan berintegritas karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.
"Pengawasan terhadap proses penghitungan dan rekapitulasi suara harus dilakukan secara teliti, objektif, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap angka dan data hasil penghitungan suara harus dipastikan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Jangan sampai ada proses yang terlewatkan sehingga berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," ungkap Mustaqim.
Ia juga menegaskan bahwa jajaran Bawaslu harus memiliki pemahaman hukum yang kuat, terutama dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran, melakukan pencegahan, serta memastikan setiap permasalahan dalam tahapan pemilu ditangani melalui mekanisme yang tepat.
"Melalui kegiatan Bawaslu Membelajarkan ini, kita mendapatkan tambahan pengetahuan dan pengalaman dari para narasumber yang memiliki kompetensi serta pengalaman langsung dalam penyelenggaraan pemilu. Ilmu yang diperoleh tentu harus menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas pengawasan, khususnya dalam memastikan integritas hasil pemilu, akuntabilitas penetapan, dan kepastian hukum," tambahnya.
Lebih lanjut, Mustaqim berharap kegiatan pengembangan dan penguatan substansi seperti ini terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar jajaran Bawaslu di seluruh tingkatan semakin siap menghadapi berbagai dinamika dan tantangan dalam penyelenggaraan pemilu.
Tingkatkan Kualitas Pengawasan dan Integritas Pemilu
Keikutsertaan Bawaslu kabupaten Kampar dalam Sesi 2 Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 menjadi bagian dari komitmen kelembagaan untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat pemahaman substansi kepemiluan, serta membangun profesionalitas jajaran pengawas pemilu.
Melalui pembelajaran dan diskusi bersama para praktisi serta mantan penyelenggara pemilu, diharapkan pengetahuan yang diperoleh dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah Kabupaten Kampar.
Bawaslu kabupaten Kampar berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan yang profesional, berintegritas, dan berlandaskan hukum demi menjaga kualitas demokrasi serta memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).
Penulis: Arief
Editor: Humas
Foto: Humas