Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, penegakan hukum pemilu harus bersifat tegas dan tidak multitafsir (lex scripta, lex stricta, lex certa). Penegakan hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pemilu.

Bangkinang- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu-Red) Provinsi Riau melaksanakan Bimbingan Teknis Penatausahaan BMN untuk Struktural Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau yang berlangsung selama

BANGKINANG- Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1443 Hijriah/2022 Masehi, Bawaslu Kabupaten Kampar melaksanakan kegiatan dengan melakukan pembagian sembako untuk pegawai disekretariat Bawaslu dan masyar

BANGKINANG- Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu-Red) Kabupaten Kampar, Edwar mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU-Red) Kabupaten Kampar terkait Sosialisasi Pem

BANGKINANG –Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu-Red) Kabupaten Kampar, Edwar kembali ikuti diskusi rutin ketiga dengan topik terkait Menakar dimensi Hukum Kepemilu