Pastikan Akurasi Data Pemilih Pensiunan TNi Polri, Bawaslu Kampar Kunjungi Kodim 0313 KPR

Bangkinang Kota - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar memperkuat sinergi dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 0313/Kpr dalam upaya mewujudkan data pemilih yang akurat dan mutakhir. Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar, Syawir Abdullah, SH, beserta jajaran anggota Bawaslu, yaitu Fadriansyah, S.Pd (Kordiv. P2H), Miki.AB, S.H.M.H (Kordiv. PP), Mustaqim Akbar. S.H (Kordiv. HPS), dan Mhd. Amin S, S.Sos, M.Si (Kordiv. SDM OD), melakukan kunjungan silaturahmi dengan Komandan Kodim (Dandim) 0313 Kabupaten Kampar, Letkol Czi Satriady Prabowo, S.I.P, M.Si, bertempat di Markas Kodim (Makodim) 0313/Kpr Kecamatan Bangkinang Kota, pada hari Jumat (15 Agustus 2025).

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk membahas data pemilih berkelanjutan (PDPB), khususnya terkait dengan personel TNI yang telah memasuki masa pensiun dan masyarakat yang baru saja bergabung menjadi anggota TNI. Inisiatif ini menunjukkan komitmen Bawaslu Kampar dalam memastikan hak pilih seluruh warga negara terpenuhi dan proses demokrasi berjalan transparan serta akuntabel.

Dalam suasana yang penuh keakraban, Ketua Bawaslu Kampar, Syawir Abdullah, menekankan urgensi akurasi data pemilih berkelanjutan sebagai fondasi utama bagi terselenggaranya pemilihan umum yang bersih dan berintegritas. "Silaturahmi ini merupakan upaya proaktif kami untuk memastikan data pemilih yang valid dan mutakhir, sehingga dapat menjadi landasan bagi tegaknya demokrasi yang berkualitas di Kabupaten Kampar," tegas Syawir Abdullah.

Lebih lanjut, Syawir Abdullah menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari serangkaian upaya pengawasan aktif yang dilakukan Bawaslu untuk memastikan setiap tahapan pemutakhiran data pemilih dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku. Sebelumnya, Bawaslu Kampar juga telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

"Pengawasan melekat terhadap proses PDPB sangat penting untuk memastikan validitas data, menghindari data ganda atau fiktif, serta meminimalisir potensi permasalahan yang mungkin timbul selama proses pemilihan," imbuhnya. Bawaslu berharap, melalui pengawasan yang ketat dan berkelanjutan, data pemilih di Kabupaten Kampar akan semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Syawir Abdullah juga menekankan bahwa akurasi data pemilih bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu semata, melainkan juga memerlukan peran aktif dari instansi terkait dan seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk proaktif melaporkan perubahan data diri dan memeriksa status hak pilihnya secara berkala. "Partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini merupakan wujud dukungan terhadap terwujudnya proses demokrasi yang bersih dan berintegritas di Kabupaten Kampar," tuturnya.

Menanggapi inisiatif Bawaslu Kampar, Dandim 0313 Letkol Czi Satriady Prabowo menyambut baik dan menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dandim berjanji akan memberikan data lengkap terkait personel TNI yang telah pensiun maupun anggota yang baru bergabung, guna membantu Bawaslu dalam memvalidasi dan memutakhirkan data pemilih. "Kami siap bersinergi dan memberikan data yang akurat kepada Bawaslu, demi suksesnya pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis dan berkualitas di Kabupaten Kampar," ujar Letkol Czi Satriady Prabowo.

Kunjungan silaturahmi ini merupakan manifestasi dari komitmen Bawaslu untuk melakukan pengawasan langsung dan memastikan validitas data pemilih secara proaktif. Bawaslu Kampar juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengawasi proses pemutakhiran data pemilih. "Jika menemukan kejanggalan atau ketidakpastian data, kami mengimbau masyarakat untuk segera melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Kampar," pungkas Syawir Abdullah.

Dengan terjalinnya sinergi yang kuat antara Bawaslu Kampar dan Kodim 0313, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan data pemilih di Kabupaten Kampar akan semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini akan menjadi modal penting dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis, bersih, dan berintegritas, serta menjamin hak konstitusional seluruh warga negara untuk memilih dan dipilih.