Ketua Bawaslu: Politik Uang Bukan Budaya Indonesia
|
BANGKINANG- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menegaskan politik uang dalam pesta demokrasi bukan budaya bangsa Indonesia. Hal tersebut disampaikan Rahmat Bagja dalam acara kegiatan Executive Briefing Politik Cerdas Berintegritas Terpadu di Gedung Juang KPK RI, Jakarta, Rabu (18/05/2022) sebagaimana yang dikutip Humas Bawaslu Kabupaten Kampar di Beritasatu.com.
Untuk melakukan pencegahan politik uang dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu yang sudah akan dimulai pada tahun ini, Rahmat mengungkapkan Bawaslu akan membuat program pencegahan seperti yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saat ini, Bawaslu ingin membuat program juga mengikuti langkah KPK untuk melakukan pencegahan politik uang. Karena bagaimanapun, fakta yang ada, politik uang bukan budaya,” kata Rahmat Bagja.
Namun ia meyakini, para calon anggota DPR, MPR, DPD serta presiden dan wakil presiden akan berupaya keras untuk menjauhi praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2024.
“Ini yang kami harap dilakukan oleh pimpinan partai politik. Untuk itu, kami sangat terbuka untuk melakukan konsultasi dengan pimpinan partai politik agar dapat menutup jalannya praktik politik uang dalam pemilu 2024 yang akan datang,” ujar Rahmat Bagja.
Diakui Rahmat, dalam konstelasi politik yang menimbulkan kompetensi sangat intens antar partai politik sehingga menimbulkan banyak perdebatan terhadap jalannya pemilu. Kondisi ini menjadi tantangan sendiri bagi para calon anggota DPR, MPR, DPD dan partai politik peserta pemilu, apakah akan melalui shortcut (jalan pintas) atau tidak untuk memenangi pemilu tersebut.
Rahmat mengharapkan peserta pemilu, baik itu para calon anggota DPR, MPR, DPD maupun partai politik dapat menghindari jalan pintas, dengan menghindari tindakan korupsi dan bersama-sama mencegah politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Kami meminta partai politik dapat melakukan pembinaan dan pelatihan kader partai politik. Mereka bisa mendapatkan wawasan menjauhi korupsi dan mencegah politik uang bersama-sama. Dengan begitu, kita dapat melihat Indonesia yang akan jauh lebih baik lagi,” tutur Rahmat Bagja.
Ditegaskannya, partai politik adalah anak kandung demokrasi. Karena itu, jika demokrasi ingin maju, maka partai politik juga harus maju. Ini merupakan kunci untuk menjadikan negara RI lebih baik lagi.**
Sumber Berita: Beritasatu.com
Dokumentasi: Beritasatu.com