Kader Pengawas Bisa Menyebarkan Virus-virus Pengawasan
|
BANGKINANG – Kader Pengawas bisa menyebarkan virus-virus pengawasan. Misalnya soal lararngan politik uang dan ujaran kebencian, memerangi politik uang harus didukung masyarakat. Politik uang merusak demokrasi. UU sudah cukup mengatur dengan tegas soal larangan politik uang.
Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu, Abhan dalam dalam 'Kick Off' SKPP di Gresik, Jawa Timur, Selasa (15/6/2021). Dia menyampaikan bahwa Kader Pengawas partisipatif inilah yang bisa mendorong bersama masyarakat agar pemilu bisa berjalan dengan jujur dan adil. “SKPP adalah salah satu program prioritas Nasional. Program ini penting, sejalan dengan kebijakan Mendagri yang meminta pemda untuk melakukan pendidikan politik masyarakat” ucap Abhan.
“Kualitas demokrasi ditentukan tingkat partisipasi masyarakat. Tak hanya berarti hadir saat pemungutan tapi bagaimana mengawal pemilu agar jujur dan adil sehingga menghasilkan pemimpin yang Amanah, Kader Pengawas partisipatif inilah yang bisa mendorong bersama masyarakat agar pemilu bisa berjalan dengan jujur dan adil” Abhan melanjutkan.
Anggota Bawaslu Kabupaten Kampar beserta staf Bawaslu Kabupaten Kampar mengikuti kegiatan ini melalui Zoom Meeting.
Sementara itu Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin berharap Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) bisa mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan partisipatif. “SKPP ini program prioritas nasional. Semoga kegiatan ini menambah kebaikan," katanya.
Kebaikan yang dimaksud Afif yaitu, kolaborasi antara masyarakat dengan penyelenggara untuk membumikan nilai pengawasan. Karena menurutnya pemilu bukan hanya tanggung jawab lembaga penyelenggara, pemerintah daerah (pemda) dan anggota dewan, tetapi seluruh masyarakat.
"Perlu diketahui, SKPP akan dilaksanakan di 100 titik di Indonesia. Hari ini dimulai dari Gresik. Lalu berlanjut ke 100 daerah terpilih se-Indonesia. Pendaftar lebih dari 20 ribu. Setiap titik akan diikuti 100 orang dengan protokol kesehatan" ujarnya. Afif ibaratkan SKPP merupakan bagian dari salah satu bentuk menerjemahkan hubbul wathan minal iman (cinta tanah air sebagian dari iman). Sebab, Di tengah banyak pihak menyiapkan pemilu 2024, Bawaslu bisa melakukan kegiatan dari manifestasi.
“Hari ini sangat penting bagi Bawaslu yang senantiasa menumbuhkan bibit-bibit kader pengawas ke sebanyak mungkin. Maka Bawaslu membumikan nilai pengawasan dengan mengadaptasi kearifan lokal,” tuturnya.
Selanjutnya Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang melibatkan partisipasi masyarakat. Tidak hanya milik penyelenggara, peserta pemilu dan stakeholder terkait. Dia mengungkapkan semuanya harus mengambil peran ikut memastikan proses demokrasi di tanah air berjalan sebagaimana harapan kita bersama. "Kita pastikan bahwa dalam proses pemilu kita hadir dan pastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil," ucap Ratna Dewi
"Pemilu bukan milik siapa-siapa. Pemilu adalah milik kita rakyat sebagai pemeganag daulat rakyak. Kalau kita mau negara ini baik dan sejahtera maka tidak boleh kita cuek terhadap proses pemilu," tegasnya.
Menurut Dewi, pemilu merupakan satu-satunya cara yang konstitusional untuk menentukan siapa yang dikehendaki sebagai kepala negara. Pemilih berhak menentukan siapa yang pantas untuk menduduki jabatan tertentu. "Itulah pentingnya kita hadir dalam proses pemilu," terang Ratna Dewi.
Penulis : Zulfadli
Dokumentasi : Humas Bawaslu Kampar
