Bawaslu Kampar Tekankan Harmonisasi Dunia Kerja Lembaga

BANGKINANGKOTA- Pada masa non tahapan maupun dalam menghadapi tahapan pemilu mendatang, Bawaslu Kabuaten Kampar terus berupaya membangun harmonisasi birokrasi dilingkungan bawaslu Kampar dalam membangun dan meningkatkan kinerja Sekretariat dan kualitas Lembaga.
Penegasan itu disampaikan  Koordinator Divisi Pencagahan, Parmas dan Humas (P2H) Bawaslu Kabupaten Kampar, Fadriansyah, S.Pd,  saat memebrikan amanat Apel senin pagi dilingkungan Bawaslu Kabupaten Kampar, senin (27/07/2026) di Jalan Tuanku Tambusai Kecamatan Bangkinang Kota.
Di dalam amanat tersebut Fadriansyah sampaikan bahwa, Strategi birokrasi yang  humanis ini  dapat diwujudkan dengan mencipta harmonisasi pelaksanaan program  kerja dilemabaga Bawaslu Kampar dengan mengajak secretariat  atasan dan pimpinan secara bersama, bahu membahu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kelembagaan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kampar. 
“Mindset kita harus dirubah bahwa kita bukan pekerja pemilu, tetapi pekerja demokrasi dan oleh karena itu kerja-kerja demokrasi harus terus dilakukan, baik saat tahapan maupun non-tahapan, ujar Fadriansyah mengutif penegasan Anggota Bawaslu Totok Hariyono.
Hal ini menurutnya,  bahwa peran Bawaslu tidak hanya dijalankan saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga pada masa non-tahapan melalui berbagai upaya penguatan demokrasi. Karena itu, menurutnya, seluruh jajaran Bawaslu Kampar perlu membangun cara pandang sebagai pengawal demokrasi, bukan sekadar pelaksana kerja-kerja kepemiluan.
Ditambahakan Fadriansyah, untuk realisasi harmonisasi dunia kerja Lembaga dilingkungan Bawaslu Kampar ini, maka mesti kita memperkuat tata kelola organisasi sekaligus menanamkan budaya kerja yang profesional, akuntabel, transparan, dan berintegritas di lingkungan sekretariat.
Dalam arahan ini Fadriansyah, menegaskan bahwa kualitas tata kelola kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program kerja, tetapi juga oleh komitmen seluruh sumber daya manusia dalam menjalankan tugas sesuai prinsip profesionalisme dan integritas. 
Menurutnya, setiap pegawai memiliki tanggung jawab untuk menjaga kredibilitas lembaga melalui pelaksanaan tugas yang disiplin, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Fadriansyah juga mengajak seluruh jajaran sekretariat untuk terus membangun budaya kerja yang adaptif terhadap perkembangan organisasi serta memperkuat sinergi antar Divisi yang ada di lingkungan Bawaslu KAbupaten Kampar. “Dengan kolaborasi yang baik, setiap program dan kegiatan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kampar saya harapkan dapat terlaksana secara efektif dan memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan etos kerja kelembagaan”, ujarnya.
Selain itu pihaknya menekankan kepada jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Kampar agar selalau menanamkan nilai nilai tersebut  diatas untuk dijadikan landasan dalam setiap proses administrasi, pengelolaan sumber daya, hingga pelaksanaan tugas kesekretariatan, sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.
Hal ini bagian dari komitmen Bawaslu Kabupaten Kampar untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Dengan pemahaman dan komitmen yang sama terhadap budaya kerja berintegritas, seluruh jajaran sekretariat diharapkan mampu mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang semakin profesional, akuntabel, dan dipercaya Masyarakat, “ katanya yang mengakui bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kekompakan seluruh unsur dalam menjalankan tugas secara bersama-sama.
"Lingkungan kerja yang harmonis akan menciptakan sinergi yang kuat. Ketika komunikasi terbangun dengan baik dan setiap pegawai saling mendukung, seluruh tugas kelembagaan dapat dilaksanakan secara efektif, profesional, dan penuh integritas," kata Fadriansyah.
Fadriansyah dalam amanatnya juga  berharap selalau menjaga nilai-nilai kebersamaan, saling menghargai, dan kolaborasi terus dipelihara sehingga Bawaslu Kabupaten Kampar  mampu memberikan kinerja terbaik dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu maupun pelayanan kelembagaan.